Hubungan antara PMI dan Konvensi Jenewa 1949 adalah inti dari kerangka hukum kemanusiaan internasional. Konvensi Jenewa, sebagai pijakan utama Hukum Humaniter Internasional (HHI), memberikan dasar kuat bagi operasional Palang Merah Indonesia. Pemahaman akan instrumen hukum ini sangat penting untuk menjalankan misi kemanusiaan, terutama dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan.
Konvensi Jenewa 1949 adalah empat perjanjian internasional yang melindungi korban perang. Mereka menetapkan standar hukum internasional untuk perlakuan kemanusiaan dalam perang, melindungi individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan. Konvensi ini merupakan hasil dari pengalaman pahit dua perang dunia.
Peran PMI, sebagai perhimpunan nasional Palang Merah, sangat vital dalam menyebarkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa. PMI dan Konvensi Jenewa secara inheren terikat, karena tugas PMI salah satunya adalah memastikan penghormatan terhadap HHI dan memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata.
Konvensi Jenewa menggarisbawahi pentingnya netralitas dan imparsialitas organisasi kemanusiaan. PMI, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, dapat mengakses korban konflik tanpa memihak salah satu pihak. Ini memungkinkan PMI untuk memberikan bantuan esensial kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa diskriminasi.
Dalam konteks domestik, PMI bertindak sebagai fasilitator bagi ICRC (Komite Internasional Palang Merah) dalam menjalankan mandatnya. ICRC adalah penjaga utama Konvensi Jenewa, dan seringkali berkoordinasi dengan perhimpunan nasional seperti PMI untuk menjangkau dan membantu korban konflik.
Pelatihan HHI adalah salah satu kegiatan utama PMI. PMI dan Konvensi Jenewa menjadi materi esensial dalam setiap pendidikan relawan. Para relawan dibekali pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan bagi kombatan, warga sipil, serta orang sakit dan terluka dalam konflik.
Ini memastikan bahwa setiap relawan PMI memahami batas-batas yang ditentukan oleh HHI saat beroperasi di lapangan. Pengetahuan ini sangat krusial, terutama ketika PMI diminta untuk memberikan bantuan di daerah yang rawan konflik atau pasca-konflik, di mana aturan hukum mungkin belum stabil.
Pemerintah Indonesia, sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949, memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan HHI. Dalam hal ini, PMI seringkali menjadi mitra pemerintah dalam sosialisasi dan implementasi hukum humaniter.